Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, SE menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang baru saja disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam wawancara usai rapat paripurna ke-4 masa sidang III tahun 2025 di gedung DPRD, Senin 22 September 2025, Johansyah mengatakan perubahan APBD 2025 merupakan instrumen penting untuk mengakomodasi kegiatan prioritas, terutama di sektor pelayanan dasar.
“Prinsipnya, DPRD mendukung penuh APBD Perubahan ini. Namun kami juga mengingatkan pemerintah daerah agar belanja daerah yang bertambah cukup signifikan harus diarahkan pada program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana,” ungkapnya.
Johansyah juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Murung Raya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“PAD kita masih stagnan. Jika hanya bertumpu pada dana transfer, tentu rawan ketika ada kebijakan efisiensi dari pusat. Maka, inovasi dalam menggali potensi daerah wajib dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti catatan-catatan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Waktu pelaksanaan program tinggal beberapa bulan. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang tertunda atau bahkan gagal lelang. Harus tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Johansyah menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat realisasi program prioritas.
“Kami berharap APBD Perubahan 2025 benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Murung Raya. Itu tujuan utama dari semua proses pembahasan yang telah dilakukan,” pungkas Johansyah
(Dahli)